Baru sekitar kurang dari dua bulan menjabat sebagai Dirjen Pajak (sejak 23 Mei 2025), Bimo Wijayanto langsung mengambil tindakan tegas: memecat tujuh pegawai DJP yang terbukti melakukan kecurangan—bahkan terhadap fraud kecil senilai Rp100 sekalipun
1. Latar Belakang & Komitmen Tegas
Bimo mengungkapkan langkah ini sebagai bagian dari penerapan prinsip zero tolerance against fraud dalam internal DJP. Ia menegaskan, “fraud Rp 100 pun kami akan tindak,” sebagai upaya menjaga kehormatan, integritas, dan kepercayaan publik terhadap lembaga pajak
2. Proses Pemecatan
Ketujuh pegawai tersebut telah melewati evaluasi dan investigasi internal yang ketat. Keputusan pemecatan ini didasarkan pada pelanggaran serius dan dilakukan tanpa pandang bulu—menguatkan pesan bahwa setiap kecurangan, sebesar apapun, tidak akan ditoleransi
3. Reaksi di DPR & Tujuan Reforms
Dalam RDP dengan Komisi XI DPR RI (Senin, 14 Juli 2025), Bimo menekankan bahwa upaya tegas ini adalah bagian dari reformasi kelembagaan DJP yang lebih profesional, humanis, dan berintegritas tinggi. Ia juga menargetkan peningkatan kepercayaan publik untuk mendorong kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak secara sukarela
4. Dampak & Upaya Lanjutan
-
Tindakan ini menggugah efek jera bagi pegawai lainnya.
-
Dirjen Bimo juga memperkuat mekanisme pengawasan, strategi komunikasi, dan integrasi data antar-lembaga untuk mendukung tata kelola dan pengawasan internal DJP
-
Hal ini selaras dengan target optimalisasi penerimaan pajak tahun 2026 melalui kepercayaan dan profesionalisme institusi.
Mengapa Ini Penting untuk Indonesia?
| Aspek | Signifikansi |
|---|---|
| Integritas & Kefektifan Birokrasi | Langkah konkret memberantas kultur korup kecil di internal DJP |
| Citra Institusi Publik | Menegaskan komitmen transparansi dan akuntabilitas |
| Penerimaan Negara | Mendorong kesadaran dan sukarela membayar pajak melalui sistem yang dipercaya |
